Erdogan Ingin Tumbangkan Assad, Rusia Tuntut Klarifikasi

Pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahwa tujuan tentaranya masuk ke Suriah untuk mengakhiri pemerintahan Bashar al-Assad telah menyebabkan kekhawatiran bagi Rusia. Kremlin menuntut Turki mengklarifikasi pernyataan Erdogan yang ingin menyingkirkan sekutu Rusia itu.

�Pernyataan itu memang berita, ini adalah pernyataan yang sangat serius. (Pernyataan Erdogan) bertolak belakang dengan (laporan) sebelumnya yang bersama dengan pemahaman kami tentang situasi (di Suriah),� kata juru bicara Presiden Rusia Vladmir Putin, Dmitry Peskov, kepada wartawan.

�Kami berharap bahwa dalam waktu dekat akan ada penjelasan mengenai hal ini dari mitra kami, Turki,� lanjut Peskov. Dia menegaskan bahwa Rusia adalah satu-satunya negara yang angkatan bersenjatanya berada di Suriah secara sah karena atas permintaan langsung dari otoritas Damaskus.

Ditanya apakah komentar kontroversial Erdogan akan mempengaruhi hubungan Moskow dan Ankara, Peskov belum bisa menjawabnya sebelum Turki memberikan klarifikasi atas pernyataan presiden Turki tersebut. �Sebelum membuat penilaian apapun, kami berharap bahwa posisi ini akan diklarifikasi,� ujarnya, seperti dikutip Russia Today, Kamis (1/12/2016).

Kematin, Presiden Erdogan dan Presiden Putin, membahas situasi di Suriah dalam pembicaraan telepon. �Ada pertukaran pendapat yang luas mengenai pertanyaan Suriah, termasuk situasi di Aleppo,� bunyi layanan pers Kremlin, dalam sebuah pernyataan.

�Sejumlah isu yang mendesak mengenai hubungan Rusia-Turki telah dibahas, termasuk kontak bilateral yang akan datang pada berbagai tingkatan,� lanjut pernyataan itu.

Kendati demikian, Peskov menolak untuk mengomentari apakah Erdogan telah mengklarifikasi pernyataannya yang akan menggulingkan Assad ketika berdiskusi dengan Putin.

Pada hari Selasa, Erdogan mengatakan bahwa Turki meluncurkan operasi militer bernama �Efrat Shield� di Suriah pada tanggal 24 Agustus yang tujuannya untuk menggulingkan Presiden Suriah.

�Kami memasuki (Suriah) untuk mengakhiri kekuasaan tiran al-Assad yang meneror dengan teror negara. (Kami tidak memasukkan tentara) untuk alasan lain,� kata Erdogan dalam sebuah acara di Istanbul.

Dia mengklaim, bahwa Turki akan menyerahkan kekuasaan Damaskus pada rakyat Suriah dan Ankara akan mengembalikan keadilan di Suriah. Pemerintah Assad sendiri belum merespons komentar Erdogan. - Sindo

Erdogan: Tentara Turki Masuk Suriah untuk Jatuhakan Assad

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa tentara Turki memasuki Suriah untuk mengakhiri rezim pemerintahan Presiden Bashar Assad, yang dia dituduh teroris dan pembantai ribuan orang. Erdogan mengklaim tindakan Turki untuk menolong rakyat Suriah.

�Kami memasuki (Suriah) untuk mengakhiri kekuasaan tiran al-Assad yang meneror dengan teror negara. (Kami tidak memasukkan tentara) untuk alasan lain,� katanya dalam forum Inter-Parliamentary Jerusalem Platform Symposium di Istanbul, seperti dikutip Hurriyet.

Erdogan mengatakan bahwa Turki tidak memiliki klaim teritorial di Suriah, tetapi ingin menyerahkan kekuasaan kepada rakyat Suriah. Menurutnya, Ankara berusaha untuk mengembalikan �keadilan� di Suriah.

�Mengapa kami masukkan (tentara)? Kami tidak memiliki mata di tanah Suriah. Masalah ini adalah untuk memberikan tanah itu kepada pemilik yang sebenarnya. Artinya kami berada di sana untuk menegakkan keadilan,� ujar Erdogan, yang dilansir Rabu (30/11/2016).

Estimasi versi Erdogan, hampir 1 juta orang telah tewas dalam konflik di Suriah. Namun, tidak ada kelompok monitoring konflik Suriah yang memiliki data yang sama dengan klaim Erdogan. Data PBB sendiri menyebut sekitar 400 ribu orang tewas dalam perang saudara selama lima tahun terakhir di Suriah.

Erdogan melanjutkan bahwa Turki tidak bisa "berdiam diri� melihat pembunuhan tak berujung terhadap warga sipil. �Dan harus masuk ke Suriah bersama-sama dengan Tentara Pembebasan Suriah (FSA),� kata Erdogan mengacu pada faksi pemberontak atau oposisi Suriah yang selama ini berperang dengan pasukan Assad.

Pemimpin Turki ini juga menuduh PBB tidak becus untuk mempengaruhi situasi di Suriah. Erdogan menilai PBB sebagai organisasi yang tidak efektif.

�Dunia ini lebih besar dari lima (negara),� katanya, mengacu pada jumlah anggota tetap di Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Assad belum merespons pengakuan terbaru Erdogan ini. Namun, rezim Assad pernah mengancam akan memerangi pasukan asing yang intervensi dalam konflik Suriah.

Ukraina Tantang Rusia dengan Tes Rudal

Angkatan Bersenjata Ukraina akan memulai tes peluncuran rudal selama dua hari yang dimulai pada Kamis. Tak pelak, langkah negara bekas Uni Soviet ini membuat marah Rusia dan mendorong negeri itu menempatkan pasukan pertahanan udara dalam siaga tinggi di Semenanjung Crimea.

Crimea dianeksasi oleh Rusia pada 2014 dan menimbulkan protes keras dari pihak Barat. Tes rudal ini akan dilaksanakan di wilayah Kherson selatan, yang berbatasan dengan Crimea.

"Kami akan terus memperkuat kemampuan pertahanan negara. Salah satunya, dengan terus-menerus latihan peluncuran rudal," kata Menteri Keamanan Nasional Ukraina, Oleksander Turchynov, seperti dikutip situs Reuters, Kamis, 1 Desember 2016.

Menanggapi hal ini, Kementerian Pertahanan Rusia menuduh Ukraina berusaha untuk menciptakan "situasi gugup". Moskow merespons dengan menempatkan pasukan pertahanan udara darat dan kapal perang di wilayah Crimea dengan status waspada.

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan tidak tahu apakah Presiden Vladimir Putin telah memerintahkan militer untuk merespons tes rudal Ukraina.

Ia pun mempertanyakan tudingan media massa Ukraina yang mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia mengancam utusan militer Ukraina bahwa Moskow akan menembak jatuh rudal jenis apa pun jika Kiev tetap ngotot melakukan tes rudal di ruang udara dekat Crimea.

"Kami tidak ingin melihat aksi dilakukan oleh Ukraina yang melanggar hukum internasional dan menciptakan kondisi berbahaya bagi penerbangan internasional," ungkap Peskov. Pada September lalu, Rusia melakukan latihan perang besar-besaran di seluruh distrik militernya di selatan, termasuk Crimea. - Viva

Marinir TNI AL Turunkan Bendera China di Pulau Obi Ternate

Anggota Intel Pangkalan TNI AL Ternate, Sertu Agung Priyanoro terpaksa menurunkan bendera China yang berkibar di Smelther PT Wanatiara Persada, Pulau Obi, Provinsi Maluku Utara. Penurunan bendera China pada Jumat 25 November ini berlangsung di sela peresmian Smelther PT Wanatiara Persada di Pulau Obi.

Sebelumnya Gubernur Maluku Utara dan perwakilan Forkompimda Maluku Utara dengan menggunakan KM Sumber Raya 04 akan merapat menuju Pulau Obi untuk meresmikan Smelther PT Wanatiara Persada.

Disaat KM Sumber Raya 04 merapat ada informasi tentang pengibaran China yang posisinya sejajar dengan Bendera Merah Putih namun ukurannya lebih besar.

Sebelum KM Sumber Raya 04 merapat sudah terjadi insiden dan ketegangan saat sejumlah wartawan yang tiba dahulu di Pulau Obi hendak menurunkan bendera China. Namun, hal itu dicegah karyawan lapangan (warga China) PT Wanatiara Persada dan Kapolres Halsel dengan maksud agar diturunkan sendiri oleh orang China supaya tidak terjadi permasalahan.

Lalu Pasintel Lanal Ternate, Mayor Laut (P) Harwoko Aji berinisiatif memerintahkan Sertu Agung Priyantoro untuk meluncur terlebih dahulu menuju ke lokasi acara.

Sampai di lokasi bendera China yang terpasang sedang proses diturunkan oleh Security PT Wanatiara Persada.

Namun bendera China di dermaga masih belum diturunkan lalu Pasintel Lanal Ternate memerintahkan Sertu Agung Priyantoro untuk menuju ke dermaga dan menurunkan bendera China tersebut.

Pengibaran bendera China tersebut dinilai menyalahi aturan karena pertama, melanggar Undang-undang No 41 tahun 1958 tentang Lambang Negara. Kedua, bendera China tersebut dikibarkan sejajar dengan bendera kebangsaan Indonesia. Ketiga, ukuran bendera China tersebut lebih besar dibandingkan dengan Bendera Merah Putih selain itu dikibarkan di tempat umum.

Namun dalam insiden tersebut PT Wanatiara Persada akan bertanggung jawab dan meminta maaf atas kejadian pengibaran bendera China tersebut. - Okezone

Rusia Invasi Negara Baltik untuk Menantang Trump

Seorang pensiunan jenderal bintang empat Amerika Serikat (AS) mengatakan Presiden Rusia, Vladimir Putin, berencana menginvasi negara Baltik dalam langkah yang mirip dengan aneksasi Semenanjung Crimea di Ukraina. Indikasinya adalah pengerahan pasukan dan peralatan militer Rusia ke daerah kantong Kaliningrad.

"Rusia sekarang menempatkan tekanan besar pada negara-negara Baltik, dengan kemungkinan yang sangat nyata menantang NATO dengan hybrid pendudukan militer serupa ke Ukraina timur," kata veteran komandan militer AS, Jack Keane, dikutip dari Mirror, Jumat (25/11/2016).

"Ada penumpukan militer dalam jumlah besar di Kaliningrad, termasuk tentara, rudal anti kapal, dan rudal anti pesawat," tambahnya merujuk pada wilayah yang berada anggota NATO Lithuania dan Polandia.

Menurut Keane, Putin mencoba untuk menelanjangi AS dan sekutunya, NATO, dari udara dan keuntungan maritim yang mereka pegang dalam wilayah Eropa timur. Pasukan NATO kalah jumlah di wilayah tersebut, di mana Rusia telah membangun sistem pertahanan militer. NATO percaya ada sekitar 225 ribu tentara Rusia di Kaliningrad. Rusia sendiri telah menggelar sejumlah latihan militer di wilayah kantung itu dalam beberapa bulan terakhir.

Situasi keamanan yang semakin tidak stabil menjadi salah satu tantangan besar untuk Trump ketika ia mengambil alih Kantor Oval pada bulan Januari. Trump selalu berbicara positif tentang Putin selama kampanye presiden lalu dan kedua pemimpin telah membahas sejumlah isu melalui telepon sejak pemilu lalu.

Keduanya diketahui berbicara tentang kerjasama bilateral dan ancaman umum serta tantangan yang dihadapi kedua negara, menurut pernyataan dari kantor mereka. Selama kampanye pemilu, Trump mengatakan ia akan terbuka untuk beraliansi dengan Rusia guna menghapus ISIS di Timur Tengah. - Sindo